Gerindra partai Ke 2 Terbesar Pengusul Caleg Korup

Ilustrasi ruang parlemen legislatif

Isu mengenai tamparan keras dalam debat pil pres mengenai info caleg 2019 yang berhubungan dengan banyaknya napi eks narapidana yang diajukan oleh partai Gerindra tentu membuat partai ini lekas-lekas mengambil tindakan dan juga melakukan konfirmasi. Bagaimana bentuk konfirmasinya? Berikut ini ulasannya.

Reaksi partai Gerindra menanggapi info caleg 2019 korup yang diajukannya

Menanggapi mengenai info caleg 2019 dimana partai ini menjadi partai kedua terbesar yang mengajukan mantan napi koruptor sebagai calon pemimpin legislatif yang dimilikinya adalah dengan melakukan 2 hal. Hal pertama yang dilakukannya adalah sesegera mungkin mencoret 5 dari 6 nama yang memiliki reputasi sebagai koruptor. Ya 5 dari 6 nama daftar pemimpin korup yang dimilikinya sudah dicoret. Masih sisa 1 nama yaitu Muhammad Taufik. Nama beliau tidak jadi di coret oleh pihak Gerindra karena dianggap aman sebab tuduhan korupsinya tidak terbukti pada saat menjalankan sidang di Mahkamah Agung.

Selain segera mencoret nama-nama calon legislatif yang pernah menjadi napi koruptor, Gerindra juga mengeluarkan statement yang menyebutkan bahwa pihaknya mengaku kecolongan dengan menyodorkan 6 nama yang memiliki reputasi buruk tersebut. Selain itu pihaknya juga menyebutkan jika Prabowo Subianto sebagai ketua umum yang tidak mengetahui dan tidak menandatangani daftar calon legislatif yang diajukannya.

Reaksi dari Prabowo Subianto mendengar calon korup dari partainya

Mendengar informasi yang disampaikan dalam debat calon presiden ini Prabowo Subianto naik pitam dan menyebutkan jika ada anggota partainya yang korupsi, maka ia rela untuk dipenjara. Selain itu beliau juga mengeluarkan pendapat yang seolah-olah menyatakan bahwa pihaknya tidak mengalami masalah jika korupsi yang dilakukan hanya sedikit. Hal ini disimpulkan dari salah satu kalimat yang di kemukakan beliau mengenai koruptor yang menghabiskan dan merugikan rakyat dalam jumlah trilyunan lah yang harus dihabiskan dari negeri ini. Hal ini benar-benar bertolak belakang dengan kampanye yang disampaikannya di forum internasional mengenai jenis pemerintahan bersihlah yang akan diadakannya jika menjadi pemimpin di Indonesia mendatang.

Sesungguhnyaa masalah caleg ini adalah masalah yang harusnya sudah tidak menjadi masalah. Pasalnya sebelum di nyatakan sebagai daftar caleg final pihak Bawaslu pernah mengeluarkan list mengenai data caleg eks napi yang terlibat korupsi dan mengembalikan list tersebut pada partai masing-masing. Tapi setelah daftar dikembalikan dan list di rilis, beberapa partai masih enggan mencoret nama anggota calon legislatif yang korup. Salah satunya adalah Gerindra. Bahkan Gerindra menduduki posisi 2 dalam daftar partai yang mengajukan calon legislatif eks napi korup dengan jumlah 6 mantan napi seperti yang disebutkan sebelumnya. Menurut info caleg 2019, untuk nomor urut 1 ada Golkar dengan 8 orang dan disusul dengan Hanura yaitu 6 orang.